Medan, NusantaraTop.co — Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian khusus. Organisasi tersebut menilai usulan itu berpotensi melemahkan institusi Polri sekaligus mengganggu stabilitas nasional.
Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, dalam keterangan persnya, Selasa (27/1/2026), menegaskan bahwa posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat reformasi dan konstitusi.
“Usulan Polri di bawah kementerian khusus, seperti Kementerian Kepolisian, layak dan wajar untuk ditolak. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, dan bahkan Presiden RI,” tegas Ruslan.
Menurutnya, Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) membutuhkan kemandirian serta garis komando yang jelas, langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
Ruslan juga menilai, munculnya wacana tersebut dari sejumlah anggota DPR RI justru mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional.
“Biarkan Polri berbenah diri, memperkuat profesionalisme, dan menjaga stabilitas kamtibmas tanpa adanya intervensi struktural yang justru melemahkan,” ujarnya.
Atas nama Pengurus Besar Pendawa Indonesia, Ruslan menegaskan penolakan total terhadap usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri yang menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
“PB Pendawa Indonesia mendukung penuh pernyataan Kapolri. Polri harus tetap di bawah Presiden demi keutuhan negara dan stabilitas keamanan nasional. Salam Presisi,” pungkasnya.(red/tim)
