Jakarta, NusantaraTop.co – Mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004–2009, Siti Fadilah Supari, menyampaikan pandangannya terkait pandemi COVID-19 dan kasus flu burung (H5N1) dalam wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube iNews, Sabtu (14/2/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Siti Fadilah menyoroti kebijakan pengiriman spesimen virus ke World Health Organization (WHO) pada masa merebaknya flu burung. Ia mempertanyakan keadilan mekanisme tersebut, terutama ketika Indonesia diminta mengirim sampel virus, namun kemudian ditawari untuk membeli vaksin.
“Kalau kita kirim virus ke WHO, lalu vaksinnya dijual kembali ke kita, di situ saya melihat ada ketergantungan,” ujarnya dalam wawancara tersebut.
Soroti Perbedaan Fatalitas Flu Burung dan COVID-19
Siti Fadilah membandingkan tingkat kematian flu burung dengan COVID-19. Menurutnya, flu burung memiliki angka kematian jauh lebih tinggi dibanding COVID-19. Ia menyebut kasus flu burung dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, sementara COVID-19 umumnya memiliki tingkat fatalitas lebih rendah.
Sebagaimana diketahui, pandemi COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjadi krisis kesehatan global.
Klaim Soal Ketergantungan Vaksin
Dalam wawancara itu, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketergantungan negara berkembang terhadap produsen vaksin global. Ia menilai ada unsur kepentingan bisnis kesehatan di balik distribusi vaksin internasional.
Siti Fadilah mengisahkan bahwa pada masa jabatannya, ia sempat menghentikan pengiriman sampel virus H5N1 ke WHO setelah Indonesia diminta membeli vaksin. Keputusan tersebut, menurutnya, sempat memicu perhatian internasional.
Ia juga menyinggung polemik dugaan penularan antarmanusia (human to human transmission) flu burung di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 2005. Saat itu, klaim internasional menyebut telah terjadi penularan antarmanusia. Namun, ia menyatakan berdasarkan kajian virologi pemerintah Indonesia saat itu, tidak ditemukan bukti kuat adanya transmisi antarmanusia.
Perlu Transparansi dan Kedaulatan Kesehatan
Pernyataan-pernyataan tersebut kembali memunculkan diskursus lama soal kedaulatan kesehatan nasional, akses terhadap vaksin, serta transparansi dalam tata kelola kesehatan global.
Hingga saat ini, WHO dan berbagai lembaga kesehatan internasional terus menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi ancaman penyakit menular, termasuk melalui mekanisme berbagi data dan sampel virus untuk pengembangan vaksin dan sistem peringatan dini.
Wawancara lengkap Siti Fadilah Supari dapat disaksikan melalui kanal resmi YouTube iNews.(red/tim)
Editor : Pahotan M Hutagalung
