Beirut, NusantaraTop.co – Presiden Lebanon Joseph Aoun dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Selasa (21/7/2026) waktu setempat untuk mengakhiri kunjungan resminya selama empat hari di Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting di tengah upaya mengakhiri konflik berkepanjangan antara Lebanon dan Israel, sekaligus mendorong stabilitas jangka panjang setelah perang selama berbulan-bulan antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran.
Pemerintah Lebanon berharap pertemuan itu dapat mempercepat penarikan pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon selatan yang masih diduduki serta memperkuat dukungan internasional bagi militer Lebanon agar mampu mengambil alih penuh pengamanan wilayah yang sebelumnya dikuasai Hizbullah.
Kesepakatan Kerangka Perdamaian
Pada 26 Juni 2026, Lebanon dan Israel mengumumkan kerangka kesepakatan (framework agreement) yang dimediasi Amerika Serikat.
Kesepakatan tersebut mencakup rencana penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan, pelucutan senjata Hizbullah, serta tahapan menuju perjanjian damai antara kedua negara yang selama hampir 80 tahun secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dan masih berada dalam status bermusuhan.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa implementasi awal kesepakatan telah dimulai di tiga desa yang ditetapkan sebagai zona percontohan (pilot zone).
Militer Lebanon juga mengonfirmasi telah mulai mengerahkan pasukan ke wilayah Zawtar al-Gharbieh sebagai persiapan apabila pasukan Israel menarik diri dari kawasan tersebut.
Sementara itu, militer Israel menyatakan akan menyesuaikan penempatan pasukannya agar militer Lebanon dapat menjalankan tugas pengamanan di salah satu wilayah percontohan, meski belum menjelaskan lokasi secara rinci.
Warga Masih Belum Berani Kembali
Meski ada perkembangan diplomatik, warga di wilayah perbatasan masih belum merasa aman untuk kembali ke rumah mereka.
Wali Kota Zawtar al-Gharbieh, Abed Ezzeldine, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian keamanan dari militer Lebanon sebelum mengizinkan warga memasuki desa.
Menurutnya, sebagian besar rumah dan infrastruktur di wilayah tersebut telah hancur akibat perang.
“Kami hanya akan masuk untuk melihat kondisi desa, lalu keluar lagi. Kami tidak bisa tinggal karena infrastruktur rusak total dan rumah-rumah telah rata dengan tanah,” ujarnya.
AS Dukung Implementasi Kesepakatan
Sebelumnya, Presiden Joseph Aoun juga bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Rubio menegaskan Washington akan terus mendukung implementasi penuh kesepakatan antara Lebanon dan Israel.
Ia juga menyatakan bahwa perdamaian jangka panjang tidak akan tercapai selama persoalan Hizbullah belum diselesaikan.
“Lebanon tidak akan benar-benar damai selama masalah Hizbullah belum terselesaikan,” kata Rubio.
Menurutnya, pemerintah Lebanon harus menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kekuatan bersenjata di negara tersebut.
Selain aspek keamanan, Rubio juga menekankan pentingnya investasi internasional untuk membantu pemulihan ekonomi Lebanon yang terdampak konflik berkepanjangan.
Pemerintah Lebanon Dorong Reformasi
Pemerintah Lebanon yang mulai menjabat pada awal 2025 mengusung agenda reformasi, termasuk melucuti seluruh kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hizbullah.
Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon serta dukungan internasional bagi angkatan bersenjata Lebanon menjadi syarat utama terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Hizbullah menolak pembicaraan langsung yang dimediasi Amerika Serikat dan lebih mendukung negosiasi antara Washington dan Iran sebagai jalan untuk mengakhiri konflik yang juga berdampak pada Lebanon.
Menurut pemerintah Lebanon, perang terbaru telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan menyebabkan sekitar 1,2 juta warga mengungsi akibat operasi militer Israel.
Sumber: Associated Press (AP).
