Jakarta, NusantaraTop.co – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi di berbagai sektor strategis sebagai langkah memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Sektor yang menjadi fokus meliputi perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral, yang dinilai memiliki potensi besar mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai rapat menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden setelah kunjungan kerja ke Cilegon, termasuk hasil koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Bahlil mengatakan terdapat 18 proyek hilirisasi yang telah selesai tahap feasibility study (FS) dan telah dibahas bersama Danantara. Pemerintah menargetkan seluruh proyek tersebut tuntas disiapkan tahun ini, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai pada 2026.
“Hari ini kami rapat dengan Bapak Presiden khususnya menyangkut percepatan hilirisasi di sektor perikanan, pertanian, energi, dan mineral batubara,” ujar Bahlil.
“Ada 18 proyek yang sudah selesai FS-nya dan dibicarakan dengan Danantara. Nilai investasinya hampir Rp600 triliun. Kita targetkan persiapan selesai tahun ini dan 2026 seluruh pekerjaan lapangan bisa berjalan,” ucap Bahlil terhadap Wartawan pada tayang YouTube BPMI Setpres
Menurut Bahlil, akselerasi hilirisasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, tetapi juga menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor kebutuhan energi dan bahan baku.
Substitusi Impor dan Penguatan Industri DME
Salah satu fokus pemerintah adalah pembangunan industri Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi impor LPG. Kebutuhan LPG nasional yang mencapai 1,2 juta ton per tahun diperkirakan melonjak hingga 10 juta ton pada 2026, sehingga pembangunan industri dalam negeri tidak dapat lagi ditunda.
“Tidak bisa lama. Kita harus segera membangun industri Indonesia. Sebab konsumsi LPG kita ke depan hampir 10 juta ton,” kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan pabrik green refinery dan proyek hilirisasi minyak lainnya, termasuk yang akan diresmikan pada 10 November.
Hadapi Penolakan, Pemerintah Tetap Melaju
Bahlil mengakui bahwa sejumlah proyek hilirisasi menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan langkah strategis ini demi kemandirian energi dan ekonomi nasional.
“Banyak sekali penolakan, tapi kita harus tetap jalan,” katanya.
Program hilirisasi menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo sebagai motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan.(Red)
Sumber : YouTube BPMI Setpres
Editor : Pahotan M Hutagalung
