Medan, NusantaraTop.co — Aliansi Horas Halak Hita mendesak pemerintah segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai menjadi sumber konflik, kriminalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat adat di kawasan Tapanuli.
Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Hotel Grand City Hall Medan, Jumat (3/10/2025). Lokasi aksi dipilih bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi XIII DPR RI bersama Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Ephorus HKBP, kepala daerah sekitar Danau Toba, serta perwakilan masyarakat adat untuk membahas konflik berkepanjangan yang melibatkan PT TPL.
Dalam aksinya, massa menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.
“Kami datang untuk mendukung penuh pemerintah, DPR, Ephorus HKBP, Komnas HAM, serta seluruh elemen terkait agar segera menutup PT TPL. Perusahaan ini sudah terlalu lama menimbulkan penderitaan bagi masyarakat adat di tanah leluhur mereka,” ujar Andreas Sitompul, Koordinator Aksi Aliansi Horas Halak Hita.
Baca Juga : Cipayung Pematangsiantar-Simalungun Kecam Tindakan Refresif PT TPL di Sihaporas
Baca Juga : Kelompok Cipayung Pematangsiantar-Simalungun Desak Bupati Simalungun Tuntaskan Konflik Sihaporas
Selain menuntut penutupan PT TPL, massa juga mendesak pencopotan Kapolda Sumatera Utara. Mereka menilai aparat kepolisian gagal menjaga keamanan dan diduga terlibat dalam tindakan represif terhadap masyarakat adat.
“Banyak laporan menyebut sebagian kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dilakukan oleh oknum aparat. Ini tidak bisa dibiarkan, karena polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan menjadi bagian dari penindasan,” tegas Andreas.
Aliansi Horas Halak Hita menegaskan perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan terpenuhi. Mereka meminta agar pemerintah pusat maupun daerah segera:
1. Menutup operasional PT Toba Pulp Lestari.
2. Menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
3. Mencopot Kapolda Sumatera Utara yang dinilai gagal menjaga netralitas aparat.
Massa berharap hasil RDP yang digelar hari ini dapat menghasilkan keputusan konkret yang berpihak kepada masyarakat adat serta menjaga kelestarian Danau Toba dan wilayah sekitarnya. (red)
