Jakarta, NusantaraTop.co – Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mengutamakan penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kebutuhan telur dan bahan pangan lainnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan setiap SPPG diminta memprioritaskan pasokan bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal guna mendukung perekonomian masyarakat daerah.
“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG,” kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, meski mitra pelaksana MBG memiliki koperasi maupun jaringan pemasok sendiri, bahan pangan tetap diharapkan berasal dari hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah.
Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kebutuhan telur dalam Program MBG wajib berasal dari produksi dalam negeri.
“Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” ujarnya.
Dadan menjelaskan, BGN tidak menetapkan menu nasional yang seragam untuk seluruh daerah. Pemerintah hanya menetapkan standar komposisi gizi guna menjaga kualitas makanan dalam program tersebut.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, BGN juga telah menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang bertugas menyusun menu berdasarkan potensi pangan daerah serta kebutuhan nutrisi penerima manfaat.
“BGN tidak menetapkan menu nasional, tetapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal,” kata Dadan.
Selain mendukung ketahanan pangan nasional, kebijakan penggunaan produk lokal dalam Program MBG diharapkan mampu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen.
Dadan menilai Program MBG harus memberikan manfaat ganda, tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan peternak dan pelaku usaha daerah.
Menurutnya, produksi telur dalam negeri saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan Program MBG selama distribusi dan penyerapan dilakukan secara optimal.
“Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang agar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” tutupnya. (red)
