Jakarta, NusantaraTop.co – Di tengah agenda besar transisi energi global yang juga tengah dijalankan Indonesia, integritas tata kelola proyek energi dinilai harus menjadi fondasi utama. Transisi energi tidak hanya menyangkut perubahan sumber energi, tetapi juga transformasi sistem menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Gerakan Pemuda Energi mengungkap temuan investigasi yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan lembaga Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai alat negosiasi proyek, pemerasan, hingga praktik rente dalam proyek-proyek energi nasional.
Dalam temuan tersebut, oknum diduga “menjual nama” Hashim Djojohadikusumo — adik Presiden RI Prabowo Subianto — untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pengaruh dan jejaring kekuasaan.
Dugaan Pembajakan Organisasi Energi
METI yang semestinya menjadi ruang konsolidasi gagasan dan penguatan energi terbarukan justru diduga diselewengkan menjadi kendaraan kepentingan tertentu. Organisasi tersebut disebut digunakan sebagai legitimasi eksternal dalam pengawasan proyek energi, namun diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Ketua Umum METI, Zulfan Zahar, disebut dalam investigasi tersebut diduga melakukan praktik perburuan rente terhadap pelaku usaha proyek energi dengan narasi seolah bertindak atas nama Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, muncul dugaan relasi strategis antara Zulfan Zahar dan Endi Novaris Syamsudin yang menjabat Executive Vice President Independent Power Producer (IPP) dalam ekosistem BUMN energi.
Dugaan Konflik Kepentingan di Proyek Energi
Endi Novaris disebut memiliki posisi strategis dalam proses pengadaan proyek energi nasional. Ia juga menjabat sebagai Bendahara Umum METI, yang dinilai menciptakan irisan kepentingan antara akses informasi internal proyek dan pengelolaan organisasi.
Karier Endi dinilai mengalami akselerasi signifikan dalam waktu singkat, dari Senior Manager Manajemen Risiko pada 2020–2021 hingga menjadi Executive Vice President sejak 2024 yang memegang kendali pengadaan pembangkit listrik dan proyek IPP.
Investigasi tersebut juga mengungkap dugaan kebocoran informasi strategis proyek, termasuk data teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang seharusnya bersifat rahasia.
Akibatnya, proses tender disebut berpotensi tidak lagi berjalan secara kompetitif karena adanya tekanan melalui jaringan supply-chain serta pengondisian vendor dan kontraktor.
Modus Perburuan Rente Proyek
Gerakan Pemuda Energi menduga praktik rente dilakukan melalui pembiaran konflik kepentingan dan pemberian perlakuan khusus kepada pihak tertentu yang terafiliasi dengan METI.
Meski pemenang tender tidak selalu berasal dari anggota organisasi, kendali terhadap rantai pasok proyek disebut tetap berada dalam jejaring yang sama melalui manuver internal dan eksternal organisasi.
Selain itu, terdapat dugaan politisasi organisasi dengan menggeser peran unsur PT PLN dari METI ke organisasi lain, sehingga struktur METI diduga lebih didominasi pelaku usaha dan kepentingan politik.
Mundurnya Hashim Dinilai Jaga Integritas
Pengunduran diri Hashim Djojohadikusumo dari dinamika METI dinilai sebagai langkah menjaga integritas serta menjauhkan diri dari praktik yang menyeret namanya dalam negosiasi proyek.
Langkah serupa juga diambil anggota Dewan Pengawas METI-IRES, Dr. AS Kobalen, yang dianggap sebagai upaya menjaga marwah organisasi.
Dengan mundurnya Hashim, klaim penggunaan namanya sebagai legitimasi proyek dinilai kehilangan dasar moral maupun faktual.
Desakan Audit dan Penegakan Hukum
Gerakan Pemuda Energi mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek-proyek energi yang diduga terkait praktik tersebut.
Mereka juga meminta pemeriksaan terhadap Zulfan Zahar dan Endi Novaris Syamsudin terkait dugaan konflik kepentingan, pembocoran informasi rahasia, serta integritas manajemen proyek energi nasional.
Menurut mereka, penegakan hukum yang tegas menjadi syarat utama untuk memulihkan integritas tata kelola energi nasional agar agenda transisi energi benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Energi harus kembali kepada rakyat, bukan kepada jaringan rente proyek,” tegas pernyataan Gerakan Pemuda Energi.
(red/tim)
