Medan, NusantaraTop.co – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menampung aspirasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Bobby menerima berbagai masukan dari kalangan pengusaha mengenai penetapan UMP yang menjadi perhatian utama dunia usaha dan pekerja di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme penetapan UMP tahun ini.
“Kita ketahui, penetapan UMP tahun lalu berasal dari pemerintah pusat. Tahun ini kita masih menunggu apakah mekanismenya akan tetap sama,” ujar Bobby Nasution.
Pertimbangkan Kenaikan Upah 8 Persen
Menanggapi usulan dari serikat pekerja yang meminta kenaikan upah sebesar 8 persen, Bobby menyebut hal tersebut masih dapat dipertimbangkan dengan perhitungan matang.
“Saya rasa ini bisa. Para pengusaha dapat mengalihkan cost dari sektor lain untuk membantu peningkatan upah buruh,” ucapnya.
Bobby juga menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pengusaha dan pekerja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global. Ia berharap keputusan yang diambil nantinya dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di Sumatera Utara.
“Pemprov Sumut akan terus membuka ruang diskusi dan musyawarah bersama untuk mencari titik tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak,” tambahnya.
Kadin: Sektor Industri Paling Terdampak
Sementara itu, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai sektor industri untuk menganalisis dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi.
“Kalau untuk kenaikan 8%, sektor industri akan paling terdampak karena banyak cost tambahan yang harus dikeluarkan. Namun bagi sektor perkebunan dan lainnya, dampaknya tidak terlalu besar,” jelas Firsal.
Kadin Sumut juga meminta agar pembahasan UMP dilakukan secara bersama-sama dan transparan, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Selain itu, Firsal juga menyampaikan aspirasi terkait keamanan industri di beberapa daerah seperti Belawan yang dinilai masih rawan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menuju Keputusan UMP yang Berkeadilan
Pertemuan antara Pemprov Sumut, Kadin, dan Apindo ini diharapkan menjadi langkah awal menuju keputusan UMP yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam mendorong stabilitas ekonomi di Sumatera Utara.
Editor: Tim NusantaraTop
