Jakarta, Nusantaratop.co – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan akses internet cepat hingga ke pelosok negeri. Tak tanggung-tanggung, kecepatan yang ditargetkan mencapai 100 Mbps, meskipun tanpa jaringan serat optik.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa percepatan konektivitas digital menjadi prioritas nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Presiden menekankan bahwa digitalisasi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Presiden secara berulang menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Meutya saat bertemu dengan pimpinan operator seluler di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (12/6).
Akses Internet untuk Semua, Bukan Hanya Perkotaan
Langkah besar ini tidak hanya menyasar kota-kota besar, tapi juga menargetkan wilayah terpencil, desa-desa, dan kawasan yang selama ini masuk zona blank spot. Untuk mewujudkannya, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif dan regulasi pendukung.
Salah satu yang krusial adalah rencana pelelangan spektrum frekuensi 1,4 GHz, yang akan digunakan untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA). Teknologi ini memungkinkan layanan internet cepat tanpa perlu jaringan kabel serat optik.
Pemerintah juga mengadopsi skema jaringan terbuka (open access), yang memungkinkan infrastruktur bersama antara operator, menekan biaya dan mempercepat pemerataan layanan.
“Setiap kebijakan spektrum kami pastikan tak hanya berpihak pada regulasi, tapi juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi keterlibatan industri,” tambah Meutya.
Fakta di Lapangan: Sekolah dan Puskesmas Masih Gelap Internet
Data dari Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi menunjukkan masih besarnya kesenjangan digital:
- 86% sekolah (sekitar 190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap.
- 75% Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi optimal.
- 000 kantor desa berada di zona blank spot.
- Penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31% rumah tangga.
Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi operator seluler untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem digital nasional.
Regulasi dan Seleksi Operator Dimulai Tahun Ini
Menkomdigi menegaskan bahwa Peraturan Menteri sebagai dasar hukum program ini telah melewati tahap konsultasi publik selama lebih dari sebulan.
Tahun ini, pemerintah akan memulai proses seleksi operator seluler melalui skema yang transparan dan akuntabel. Fokus utamanya adalah pada kesiapan teknologi, komitmen investasi, dan tarif layanan yang terjangkau bagi masyarakat.
Editor : Redaksi
