Jakarta, NusantaraTop.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tanpa harus menetapkannya sebagai bencana nasional. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran kabinetnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), sepekan setelah bencana terjadi.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa banyak pimpinan dan kepala negara sahabat yang menghubunginya untuk menawarkan bantuan kemanusiaan. Namun, Prabowo menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia dalam mengatasi situasi tersebut.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih atas concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo.
Presiden juga menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta agar peristiwa tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, kondisi di lapangan masih dalam kendali pemerintah.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan semua, ini hanya tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali,” tegasnya.
Prabowo memastikan dirinya terus memantau perkembangan penanganan bencana dan telah menginstruksikan langkah lanjutan untuk pemulihan pascabencana. Pemerintah, kata dia, tengah merencanakan pembentukan badan atau satuan tugas khusus rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan segera membangun hunian sementara bagi warga terdampak, sekaligus menyiapkan hunian tetap. Bahkan, Presiden menyebut pembangunan ribuan rumah bisa segera dimulai dalam waktu dekat.
“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung saja jadi rumah tetap,” ungkapnya.
Prabowo menekankan seluruh unsur pemerintah harus bekerja sama dan tidak menjadikan persoalan lahan sebagai hambatan. Ia menginstruksikan pemanfaatan aset negara untuk percepatan pembangunan.
“Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan, kita pakai semua,” pungkas Presiden.(Red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
