Asahan, NusantaraTop.co – Momentum Hari Jadi ke-80 Kabupaten Asahan seharusnya menjadi ajang refleksi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi capaian pembangunan. Namun, Rumpun Mahasiswa Asahan Raya Medan (RUMAYA) menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Sebagai bentuk kepedulian, RUMAYA menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (16/3/2026) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Asahan.
Dalam aksi tersebut, RUMAYA menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak responsif. Pasalnya, tidak ada satu pun perwakilan pejabat yang hadir untuk menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa secara langsung.
Kondisi ini dinilai menjadi catatan serius karena mencerminkan lemahnya keterbukaan serta komitmen pemerintah dalam merespons suara publik. Dalam sistem demokrasi, ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah seharusnya menjadi prioritas.
Berdasarkan temuan di lapangan, RUMAYA menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak di berbagai wilayah. Hal ini dinilai mencerminkan belum optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
Bahkan, RUMAYA memperkirakan sekitar 60 persen kondisi jalan di Kabupaten Asahan masih dalam keadaan rusak hingga hancur dan belum tertangani secara maksimal. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menghambat akses layanan dasar.
Selain infrastruktur, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi perhatian. Maraknya praktik perjudian, peredaran narkoba, hingga meningkatnya tindak kriminalitas dinilai membutuhkan langkah tegas dari pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.
Di sisi lain, transparansi pengelolaan anggaran daerah juga menjadi sorotan. RUMAYA mendorong pemerintah untuk membuka ruang akuntabilitas yang lebih luas serta memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat. Peran DPRD Kabupaten Asahan juga dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam fungsi pengawasan.
Koordinator aksi, Malik Abdul, menegaskan bahwa ketidakhadiran pemerintah dalam aksi tersebut mencerminkan persoalan yang lebih besar.
“Ketika mahasiswa datang membawa aspirasi, tetapi tidak ada satu pun pejabat yang hadir untuk mendengarkan, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat. Ini bukan hanya soal kehadiran, tetapi soal tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa berbagai persoalan seperti infrastruktur, keamanan, dan lemahnya pengawasan tidak bisa terus dibiarkan tanpa respons serius dari pemerintah daerah.
RUMAYA menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Mereka berharap momentum hari jadi Kabupaten Asahan menjadi titik balik untuk memperkuat pengawasan, mempercepat pembangunan yang merata, serta menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
Jika tidak ada perubahan, RUMAYA menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar sebagai bentuk tekanan moral dan sosial terhadap pemerintah daerah.(red/tim)
