Jakarta, NusantaraTop.co — Indonesia kembali menjadi perhatian geopolitik global setelah sejumlah media internasional, termasuk media Israel, memberitakan bahwa Jakarta tengah menyiapkan hingga 8.000 prajurit untuk kemungkinan misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Isu ini mencuat di tengah perdebatan dunia internasional mengenai pembentukan kekuatan penjaga perdamaian di wilayah yang masih dilanda konflik bersenjata antara Israel dan Hamas.
Mengutip laporan The Straits Times, Selasa (10/2/2026), rencana tersebut belum bersifat final dan masih berada dalam tahap kajian internal di lingkungan militer Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa jumlah pasukan maupun waktu pengerahan sangat bergantung pada hasil koordinasi lanjutan di dalam rantai komando TNI.
“Rencana ini masih dalam tahap awal, dengan jumlah pasukan dan waktu penyebaran yang akan ditentukan melalui koordinasi lebih lanjut,” ujar Jenderal Maruli dalam pernyataan resmi yang dikutip media Israel, i24news, Selasa (10/2/2026).
Lebih lanjut, i24news melaporkan bahwa fokus utama persiapan Indonesia bukanlah pasukan tempur, melainkan unit teknik serta kesehatan militer. Hal ini menunjukkan bahwa potensi keterlibatan Indonesia di Gaza lebih diarahkan pada misi kemanusiaan dan rekonstruksi pascakonflik, bukan operasi militer ofensif.
Jenderal Maruli juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pengerahan pasukan tersebut muncul setelah pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan TNI–Polri di Jakarta.
Baca Juga : Prabowo dari Rakornas: Konflik Dunia Ancam Indonesia, Non-Blok Harga Mati
Baca Juga : Dino Patti Djalal Nilai Presiden Prabowo Terbuka dan Realistis soal Board of Peace Palestina
Dalam konteks global, Financial Times menempatkan wacana keterlibatan Indonesia sebagai bagian dari diskusi internasional mengenai pembentukan kekuatan stabilisasi multinasional yang didorong oleh Amerika Serikat. Diskusi ini juga dikaitkan dengan gagasan kerja sama dalam kerangka Dewan Perdamaian internasional yang disebut-sebut diinisiasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang relatif terbuka untuk berkontribusi, meski hingga kini rincian mandat, struktur komando, serta mekanisme pengerahan pasukan belum disepakati secara internasional.
Di sisi lain, klaim paling jauh datang dari media publik Israel, Channel Kan (KAN News), yang menyebut Indonesia berpotensi menjadi “pasukan asing pertama di Gaza” dan ditempatkan di wilayah selatan antara Rafah dan Khan Younis. Klaim tersebut kemudian dikutip oleh sejumlah media Israel lainnya, termasuk The Times of Israel, namun hingga kini belum didukung oleh pernyataan resmi pemerintah Indonesia dan masih bersifat spekulatif.
Sebagai respons terhadap narasi tersebut, The Australian melaporkan bahwa pemerintah Indonesia secara implisit menepis anggapan akan adanya pengerahan pasukan ke Gaza dalam waktu dekat. Jakarta menegaskan belum ada keputusan final terkait waktu pengerahan, mandat, maupun komposisi pasukan.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa setiap langkah terkait pengiriman pasukan ke wilayah konflik hanya akan dilakukan apabila terdapat mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.(red)
