CARACAS, NUSANTARATOP.CO – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya telah ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat dalam sebuah operasi besar yang berlangsung di Caracas pada dini hari, Sabtu (3/1/2026).
Klaim tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosial miliknya, Truth Social. Dalam unggahannya, Trump menyebut Amerika Serikat telah melancarkan serangan “berskala besar” ke Venezuela dan berhasil menangkap Maduro beserta istrinya, sebelum keduanya diterbangkan ke luar negeri.
“Amerika Serikat telah berhasil melakukan operasi skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolás Maduro, yang ditangkap dan diterbangkan keluar negeri bersama istrinya,” tulis Trump.
Trump menegaskan operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum Amerika Serikat. Ia juga berjanji akan mengungkapkan rincian lebih lanjut dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung di Mar-a-Lago, Florida, pada Sabtu waktu setempat.
Di tengah meningkatnya ketegangan, otoritas penerbangan Amerika Serikat mengambil langkah pengamanan dengan memberlakukan pembatasan ketat terhadap wilayah udara Venezuela. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) mengeluarkan pemberitahuan resmi atau NOTAM yang melarang seluruh pesawat komersial AS melintas di atas wilayah udara Venezuela.
Larangan tersebut diberlakukan mulai pukul 02.00 waktu setempat dan direncanakan berlangsung selama 23 jam. FAA menyebut kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan risiko keselamatan penerbangan akibat aktivitas militer yang sedang berlangsung di negara Amerika Selatan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya sebagaimana disampaikan Donald Trump.
Sementara itu, di Eropa, sikap resmi Prancis terhadap serangan Amerika Serikat ke Venezuela memunculkan tanda tanya terkait keselarasan pandangan antara Istana Élysée dan Kementerian Luar Negeri Prancis (Quai d’Orsay). Reaksi resmi pertama pemerintah Prancis justru disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot pada Sabtu, 3 Januari, bukan oleh Presiden Prancis.
Dalam pernyataannya, Barrot lebih dahulu menuding Nicolás Maduro telah “merampas kekuasaan dari rakyatnya”. Namun, ia juga menyampaikan kritik terhadap metode yang digunakan Amerika Serikat dalam menyerang Venezuela dan menculik kepala negara tersebut.
Dengan bahasa diplomatik yang berhati-hati, Barrot menegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan, yang menjadi dasar hukum internasional.
“Maraknya pelanggaran terhadap prinsip ini, terlebih oleh negara-negara yang memikul tanggung jawab utama sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan membawa konsekuensi serius bagi keamanan dunia dan tidak akan menyisakan satu pun pihak,” ujar Barrot.
Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan posisi Prancis yang berada di antara kecaman terhadap pemerintahan Maduro dan kekhawatiran atas preseden berbahaya dari aksi militer sepihak Amerika Serikat. Hingga kini, belum ada pernyataan langsung dari Presiden Prancis, sehingga memunculkan spekulasi adanya perbedaan pendekatan antara Istana Élysée dan Quai d’Orsay dalam menyikapi krisis Venezuela.(red)
