Batangtoru, NusantaraTop.co – Keberadaan gelondongan kayu yang kembali bermunculan saat banjir bandang dan longsor di Sumatra Utara (Sumut) menjadi sorotan publik. Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan, mengungkap kronologi dan upaya pencegahan yang telah dilakukan Pemkab Tapsel sebelum bencana Batangtoru terjadi.
Gus Irawan ditemui usai meninjau lokasi pengungsian di Aula Kantor Camat Batangtoru, Sabtu (29/11/2025) malam. Ia menjelaskan bahwa Tapsel telah berulang kali dilanda bencana serupa selama beberapa tahun terakhir.
Ia mencontohkan banjir bandang pada 24 November tahun lalu di Sipange Siunjam yang membawa gelondongan kayu dari hulu dan menewaskan dua warga. Tak lama berselang, wilayah Tano Tombangan juga diterjang banjir bandang dengan pola yang sama.
“Kayu-kayu gelondongan itu membuktikan adanya aktivitas penebangan hutan di hulu,” ujar Gus Irawan.
Atas bencana berulang itu, Pemkab Tapsel mengajukan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 28 miliar. BNPB kemudian menyetujui Rp 10 miliar. Namun program tersebut belum sepenuhnya berjalan ketika bencana baru kembali terjadi.
Tiga Desa Hancur: Garoga, Huta Godang, Aek Ngadol
Banjir bandang pekan ini meluluhlantakkan tiga desa tersebut. Rumah warga hanyut, keluarga mereka meninggal, dan sebagian masih dinyatakan hilang. Gus Irawan menyebut Desa Garoga hampir hilang dari peta setelah diterjang banjir bandang.
Surat dari Kemenhut dan Izin yang Tiba-tiba Dibuka
Gus Irawan kemudian menguraikan langkah pencegahan yang ia tempuh. Pada Juli 2025, Pemkab Tapsel menerima surat dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan yang menginstruksikan penghentian sementara aktivitas Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) terkait pengambilan kayu.
“Saya senang betul dengan surat itu karena tutupan hutan harus dijaga,” ungkapnya.
Pemkab Tapsel lalu menerbitkan surat edaran kepada camat dan lurah untuk mengikuti instruksi tersebut. Namun belakangan, ia mengaku terkejut.
“Sekitar Oktober, izin itu dibuka lagi. Padahal saya sudah senang karena potensi kerusakan bisa ditekan,” katanya.
Keputusan pembukaan izin tersebut membuat Pemkab Tapsel mengajukan keberatan. Pada 14 November, Gus Irawan melayangkan surat resmi ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari untuk meminta penghentian aktivitas penebangan.
Namun, menurutnya, aktivitas korporasi di lapangan kembali beroperasi pada awal November. Dua pekan kemudian, 25 November, banjir bandang menerjang Batangtoru.
Baca Juga : Hutan Batang Toru Terlihat Gundul di Google Maps, Warga Soroti Aktivitas Tambang yang Diduga Memicu Banjir
Pertanyakan PNBP dan Peran Kementerian
Gus Irawan mempertanyakan alasan izin penebangan kembali dibuka. Ia menyinggung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh negara dari kegiatan korporasi.
“Berapa PNBP yang diterima sehingga perusahaan ini kembali diberi izin operasi? Ada apa ini?” ucapnya kesal.
Ia menilai bencana Batangtoru jelas menunjukkan dampak dari penebangan hutan.
“Rumah-rumah hancur. Warga banyak yang hilang. Kerugiannya luar biasa. Ketika menyangkut nyawa manusia, tidak ada lagi hitungan rupiah,” tegasnya.
Kontradiksi dalam Tubuh Kementerian
Menurut Gus Irawan, ada kontradiksi antara Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam yang bertugas menjaga hutan dan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari yang memberi izin penebangan.
“Jangan-jangan indikator utamanya adalah PNBP. Kalau yang dikejar PNBP, pasti izin akan buka terus. Tapi setiap kayu keluar, ada ekosistem yang rusak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ekosistem Batangtoru adalah habitat Orangutan Tapanuli—satwa paling langka di dunia.
“Katanya ini akan jadi sorotan dunia, tapi mana buktinya? Ayo kita jaga bersama,” katanya.
Asal Kayu dari Tapteng?
Dari pengakuan warga, gelondongan kayu yang hanyut diduga berasal dari sebuah desa di Tapanuli Tengah. Aktivitas penebangan di sana menghasilkan kayu layak edar, sementara sisa-sisanya dibiarkan dan akhirnya hanyut saat banjir.
BNPB: 172 Meninggal, 147 Masih Hilang
BNPB merilis data terbaru per Minggu (30/11/2025), jumlah korban meninggal di Sumut mencapai 172 orang. Sementara 147 warga masih dinyatakan hilang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa listrik dan air di sejumlah lokasi mulai pulih. Namun masih banyak titik yang terputus akses energi dan air bersih.
“PLN sudah menyebar personel. Kami minta percepatan terutama di wilayah terisolasi,” katanya.(red)
