Medan, NusantaraTop.co – Gerakan Moral Mahasiswa Sumatera Utara (GEMA-SU) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (29/12/2025). Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang dinilai belum mendapatkan tindak lanjut serius dari pihak berwenang.
Dalam orasinya, massa GEMA-SU menyoroti dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan bahan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IA Medan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp21,5 miliar. Mereka menilai kualitas dan kuantitas bahan makanan yang diterima WBP tidak sebanding dengan nilai kontrak serta tidak memenuhi standar kelayakan yang seharusnya.
Selain dugaan korupsi, GEMA-SU juga mengungkap adanya indikasi kuat praktik setoran dan gratifikasi dari WBP tertentu, seperti bandar narkoba dan pelaku penipuan online, kepada oknum pejabat lapas. Setoran tersebut diduga diberikan untuk mendapatkan fasilitas khusus serta perlakuan istimewa di dalam lapas, yang dinilai mencederai rasa keadilan dan melanggar prinsip hukum pemasyarakatan.
Baca juga : GEMA-SU Turun Soroti Dugaan Korupsi dan Setoran di Lapas Kelas IA Medan
Ketua Umum GEMA-SU, Zailani S. Chaniago, dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap dugaan kejahatan yang bersifat terstruktur dan sistematis.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi serta praktik suap di Lapas Kelas IA Medan secara transparan dan tanpa tebang pilih,” tegas Zailani.
Dalam aksi tersebut, GEMA-SU menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, meminta audit investigatif oleh BPK dan APIP, serta mendesak Kanwil Ditjenpas Sumut agar mencopot sementara pejabat lapas yang diduga terlibat demi kelancaran proses pemeriksaan.
GEMA-SU menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, massa menyatakan siap menggelar aksi lanjutan (Jilid III) dengan eskalasi yang lebih besar sebagai bentuk tekanan moral dan konstitusional.
(Tim)
