Medan, NusantaraTop.co – Anggota DPR RI Dapil Sumut I dari Fraksi Golkar, Dr. Maruli Siahaan, SH, MH, viral di Facebook terkait polemik berkepanjangan antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Pernyataan Maruli menjadi viral dalam rapat tayangan video yang di posting ulang di akun FB, Ephorus HKBP Viktor Tinambunan, Rabu (10/12/2025) .
Maruli menegaskan pentingnya pembuktian hukum sebelum muncul tuntutan ekstrem seperti penutupan TPL.
Maruli menyampaikan bahwa baik Kementerian maupun pihak TPL telah memaparkan data terkait proses perizinan, program kesejahteraan masyarakat, hingga tindak lanjut persoalan di lapangan. “Langkah-langkah yang disampaikan Dirjen sudah cukup bagus, mereka sudah turun ke lapangan dan mendata apa-apa yang perlu ditindaklanjuti. Ini harus segera diproses,” ujarnya, dalam tayangan video itu.
Tanggapi Tuntutan ‘Tutup TPL’
Maruli menyoroti desakan sejumlah kelompok masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut penutupan TPL. Menurutnya, tuntutan tersebut harus diuji berdasarkan dasar hukum yang jelas.
“Kita harus bisa membuktikan apa alasan hukum yang mengharuskan TPL ditutup. Kerusakan lingkungan berdasarkan UU 32/2009 saja belum ada yang inkrah. Bahkan beberapa laporan polisi justru berasal dari pihak TPL dan sudah ada yang diproses hingga dijatuhi hukuman,” tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah pernah ada laporan resmi dari masyarakat terkait kerusakan lingkungan dan sejauh mana proses hukumnya berjalan. “Kalau ada pelanggaran hukum, izinnya dicabut. Mudah sebenarnya. Tapi kalau tidak ada, masyarakat juga tidak punya hak mengatakan tutup TPL. Hukum yang berbicara,” ujarnya.
Maruli: Ada Pihak yang Menunggangi Konflik
Sebagai putra daerah, Maruli mengaku prihatin melihat konflik yang terus memanas. Ia bahkan mencurigai adanya pihak luar yang menunggangi situasi.
“Saya miris. Sepertinya ada pihak-pihak lain yang menunggangi ini. Ini harus menjadi catatan penting, baik bagi kami di DPR maupun Kementerian,” katanya.
Ia menilai TPL sejauh ini sudah memiliki kontribusi terhadap masyarakat dan keberadaannya seharusnya meningkatkan kesejahteraan jika dikelola dan diawasi dengan baik.
Isu Banjir dan Kerusakan Danau Toba Harus Dibuktikan Ahli
Maruli meminta pemerintah menghadirkan ahli lingkungan untuk menjelaskan apakah banjir, longsor, maupun perubahan ekologis Danau Toba ada kaitannya dengan aktivitas TPL.
“Ini yang dikumpulkan masyarakat. Maka harus dijelaskan secara ilmiah apakah bencana-bencana itu terkait aktivitas TPL atau tidak,” katanya.
Enam Persoalan yang Harus Diluruskan DPR
Dalam rapat tersebut, Maruli memaparkan enam isu yang perlu ditangani secara serius oleh DPR dan pemerintah:
1. Sengketa batas lahan dan klaim tanah adat.
Belum ada keputusan final mengenai status tanah adat.
2. Kerusakan lingkungan dan gangguan ruang hidup.
Konflik dinilai kerap muncul akibat tindakan di lapangan yang menimbulkan benturan.
3. Pembatasan akses masyarakat.
Data menunjukkan hanya 42 KK yang keberatan di wilayah Setera Horas. Perlu divalidasi apakah mereka benar warga setempat.
4. Isu intimidasi dan kriminalisasi.
Maruli meminta TPL menertibkan aparat keamanan internal agar tidak memicu konflik. “Kalau ada sekuriti melakukan intimidasi, berhentikan saja,” pintanya.
5. Konflik horizontal antar masyarakat.
Beberapa kasus sudah diproses hukum, namun TPL disebut belum pernah dilaporkan masyarakat terkait kasus serupa.
6. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan TPL.
Situasi ini disebut harus segera ditangani agar tidak memicu konflik sosial lebih besar.
Desak DPR Turun ke Lapangan
Maruli meminta pimpinan DPR membentuk tim pengawasan untuk turun langsung ke daerah guna memastikan apakah terdapat pelanggaran HAM dan persoalan yang lebih besar.
“Ini harus segera ditangani supaya tidak berkembang menjadi masalah besar di kemudian hari,” tegasnya.(red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
