Jakarta, NusantaraTop.co – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai melontarkan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9/2025).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujar Munir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Munir menegaskan, pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, hal tersebut justru menghalangi tugas jurnalistik sekaligus membatasi hak publik dalam memperoleh informasi.
Selain itu, PWI mengingatkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menyebut setiap pihak yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.
CNN Indonesia Pertanyakan Dasar Pencabutan
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan pencabutan Id Pers Istana milik Diana Valencia. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (27/9) pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia untuk mengambil kartu tersebut.
Titin mengaku terkejut dengan langkah itu dan menegaskan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada BPMI serta Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan.
“Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting, yakni soal program MBG yang menjadi perhatian publik,” kata Titin.
PWI pun mendesak BPMI Sekretariat Presiden segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers untuk memastikan kemerdekaan pers tetap terjamin di Indonesia.(red)
