Jakarta, NusantaraTop.co – Penunjukan Mars Ega Legowo Putra sebagai Direktur Utama Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN) pasca-merger menuai sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Kebijakan korporasi ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini digaungkan Presiden, khususnya dalam upaya membersihkan sektor energi dari praktik mafia migas.
Lembaga pengawas kebijakan publik Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel) menilai, keputusan mempertahankan figur dengan catatan kinerja yang dinilai problematik berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola energi nasional. Sentinel menyebut, penunjukan tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme mutlak di tubuh perusahaan pelat merah.
Sentinel turut menyoroti rekam jejak Mars Ega Legowo Putra saat menduduki jabatan strategis sebelumnya, baik sebagai Direktur Utama maupun Direktur Pemasaran Regional yang membawahi operasional SPBU. Dalam periode tersebut, kinerja dinilai tidak menunjukkan capaian signifikan, bahkan cenderung lemah.
Salah satu indikator yang disorot adalah maraknya kejadian kekosongan BBM di sejumlah SPBU di wilayah strategis, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jawa. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengendalian distribusi dan perencanaan pasokan BBM, yang sejatinya menjadi kompetensi utama di sektor hilir energi.
Sengkarut “The Real Oplosan” B40
Dalam temuan lainnya, Sentinel mengungkap dugaan penyimpangan serius pada produksi Biosolar B40 Performance. Direktur Eksekutif Sentinel menyebut adanya indikasi maladministrasi dalam pengadaan zat aditif yang melibatkan perusahaan Afton Chemical melalui mekanisme penunjukan langsung (PL), tanpa proses tender terbuka dan kompetitif.
Tak hanya itu, Sentinel juga mempersoalkan metode produksi yang dinilai jauh dari standar keselamatan dan mutu.
“Kami menemukan indikasi bahwa pencampuran aditif tidak dilakukan melalui proses blending terintegrasi di kilang, melainkan dicampur secara manual di tangki unit pelaksana. Ini merupakan praktik ‘oplosan’ skala industri yang berisiko menurunkan spesifikasi bahan bakar yang diterima konsumen, khususnya di wilayah Sumbagsel,” ujar Ronal Jefferson, Director of Policy Advocacy Sentinel, di Jakarta, Kamis (6/2/2026).
Digitalisasi Dinilai Gagal, Subsidi Bocor
Kritik Sentinel juga diarahkan pada proyek digitalisasi 5.518 SPBU senilai Rp3,6 triliun yang berada di bawah supervisi direksi sebelumnya. Proyek yang diharapkan menjadi benteng pengawasan distribusi BBM justru dinilai gagal menjalankan fungsi pengendalian.
Sentinel menduga adanya rekayasa spesifikasi teknis mesin EDC yang berpotensi menguntungkan vendor tertentu. Kegagalan sistem digitalisasi ini dinilai berkorelasi langsung dengan masifnya kebocoran solar bersubsidi.
“Ada pembiaran sistemik di mana solar subsidi terus mengalir ke sektor perkebunan dan pertambangan ilegal. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi indikasi adanya ‘pintu belakang’ yang sengaja tidak ditutup rapat,” tegas Ronal.
Sebagai catatan, subsidi biodiesel B40 yang dikelola BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) diperkirakan mencapai Rp46–47 triliun sepanjang 2025 untuk menutup selisih harga antara solar konvensional dan biodiesel.
Dugaan Kartel Transportir BBM
Isu strategis lainnya adalah dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan vendor transportasi BBM. Sentinel mengendus adanya pola kartel atau oligopoli dalam penunjukan vendor kapal dan mobil tangki di lingkungan Patra Niaga.
Menurut Sentinel, proses pengadaan jasa transportasi dinilai tertutup dan hanya berputar pada lingkaran vendor tertentu, sehingga menutup ruang kompetisi yang sehat dan berpotensi meningkatkan biaya distribusi BBM nasional.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Berdasarkan temuan tersebut—mulai dari polemik B40, catatan kinerja operasional, kegagalan digitalisasi, kebocoran subsidi, hingga dugaan kartel transportir—Sentinel mendesak Kementerian BUMN dan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Pertamina Patra Niaga.
“Mempertahankan kepemimpinan yang dibayangi berbagai catatan merah sama artinya dengan membiarkan pendarahan aset negara terus berlangsung. Kami mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk proaktif mendalami temuan ini demi memulihkan integritas Pertamina Patra Niaga,” pungkas Ronal Jefferson.(red/tim)
