Medan, NusantaraTop.co – Gelombang desakan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) semakin meluas. Setelah aksi massa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Medan, kini dukungan datang dari tokoh politik Sumatera Utara, Juliski Simorangkir, yang menyatakan sikap tegas mendukung penutupan TPL sekaligus operasional keramba yang mencemari perairan Danau Toba.
Dalam pernyataannya kepada NusantaraTop.co, Juliski menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas demi menyelamatkan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.
“Pemerintah pusat harus tegas. Danau Toba mau dijadikan kolam limbah raksasa atau dijadikan fokus daerah wisata? Kita pernah mendengar kehancuran ekosistem Danau Toba yang dulunya penuh ikan mujair dan ikan mas,” ujar Juliski, Senin (10/11/2025) di Medan.
Soroti Kerusakan Ekosistem dan Ancaman Konflik Sosial
Juliski menilai bahwa kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba semakin nyata. Ia menyebut perubahan ekosistem yang terjadi selama beberapa dekade terakhir merupakan bukti bahwa keberlanjutan kawasan tersebut berada dalam kondisi kritis.
Baca Juga : Aksi Tutup TPL Memanas, Massa Pertanyakan Ketidakhadiran Bobby Nasution
“Dulu hilang ikan mujair dan ikan mas, lalu muncul ikan pora-poras. Belakangan muncul udang dan lintah. Kita berutang besar kepada alam Danau Toba karena membiarkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan TPL dan keramba, dan kelak kita wariskan ke anak cucu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Karena itu, keputusan cepat dari pemerintah sangat diperlukan.
Baca Juga : 2007 Pendeta HKBP Serukan Pemerintah Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)
Baca Juga : Ephorus HKBP Tegaskan Pemecatan Pimpinan Gereja Hanya Bisa Lewat Sinode Godang
Dukung Sikap Tegas Ephorus HKBP
Dalam kesempatan itu, Juliski menegaskan dukungannya terhadap sikap Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST yang sebelumnya juga menyerukan penutupan TPL.
“Sudah selayaknya gereja mengambil sikap tegas untuk penyelamatan lingkungan. Kita berharap semua aras gereja di Sumut bersatu mendesak pusat menutup TPL dan keramba,” pungkas Juliski.
Serukan Presiden Prabowo Ambil Tindakan Revolusioner
Menurut Juliski, pemerintah provinsi maupun kabupaten di kawasan Danau Toba tidak bisa diharapkan menutup TPL atau keramba karena izin keduanya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Oleh karena itu kita menunggu Presiden Prabowo mengambil tindakan yang revolusioner menyelamatkan tanah Batak dari kerusakan lingkungan dan konflik sosial,” lanjutnya.
Juliski menegaskan pentingnya keputusan strategis yang menentukan arah masa depan Danau Toba.
“Sekali lagi, mau dibawa ke mana Danau Toba dan hutan tanah Batak? Mau jadi kolam raksasa atau benar-benar dikembangkan sebagai kawasan wisata? Semoga Bapak Prabowo bisa mengambil keputusan segera,” tutupnya.(red/tim)
