Tapanuli Utara, NusantaraTop.co — Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, menegaskan bahwa pemecatan seorang ephorus hanya bisa dilakukan melalui mekanisme resmi Sinode Godang.
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas tuntutan sebagian massa pro–TPL (PT Toba Pulp Lestari) yang berunjuk rasa pada 29 Oktober 2025.
“Kita di HKBP punya mekanisme. Segala hal terkait pelayan dan pimpinan gereja harus menempuh jalur sesuai ketentuan. Kalau soal pergantian ephorus, tempatnya ya di Sinode Godang. Di situlah peserta bisa menilai apakah pengurus melenceng dari panggilannya atau tidak. Jadi mekanismenya jelas,” tegas Ephorus Victor Tinambunan.
Tegaskan Seruan Tutup TPL Adalah Sikap Lembaga Gereja
Victor menegaskan bahwa seruan “Tutup TPL” bukanlah pendapat pribadi, melainkan sikap resmi lembaga HKBP hasil kesepakatan seluruh Praeses dari 32 distrik.
“Saya tidak akan mencabut pernyataan saya. Dasar pernyataan itu bukan pribadi Viktor Tinambunan, tapi lembaga HKBP. Semua Praeses di 32 distrik sudah menandatangani pernyataan resmi,” katanya.
Ephorus juga menekankan bahwa pihaknya tetap berempati kepada para pekerja TPL yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut.
“Kita juga peduli terhadap sekitar 16 ribu orang yang bekerja di sana. Karena itu, HKBP membangun jejaring dan berdiskusi dengan pemerintah agar nasib mereka tetap diperhatikan bila ada kebijakan penutupan,” ujarnya.
Baca Juga : 2007 Pendeta HKBP Serukan Pemerintah Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)
Baca Juga : Sekretariat Gerakan Oikoumenis Serukan Aksi Damai 10 November, Desak Pemerintah Tutup PT Toba Pulp Lestari
Soal Tuduhan Perampasan Tanah
Menanggapi tudingan pihak pro-TPL bahwa Ephorus pernah menuduh perusahaan “merampas hutan masyarakat”, Viktor memberikan klarifikasi.
“Saya tidak ingat persis kata-kata waktu itu, tapi yang saya sampaikan berdasarkan hasil studi dan buku Bona Sogit yang saya pegang. Dari penelitian itu disebutkan ada sekitar 33.000 hektare tanah adat yang tumpang tindih dengan konsesi TPL. Jadi faktanya begitu, bukan tuduhan,” jelasnya.
Seruan untuk Menjaga Kedamaian
Ephorus HKBP juga menyerukan agar seluruh pihak, baik pro maupun kontra TPL, tidak saling menyerang.
“Saya jaga kata-kata saya, dan saya menghormati teman-teman yang bekerja di TPL. Bahkan pemilik TPL pun saya doakan agar mendapat bisnis yang baik. Saya menolak kata-kata kasar dan hujatan di media sosial, tapi saya maafkan semua itu,” ujar Viktor dengan tenang.
Ia menambahkan, “Kalau teman-teman pro-TPL ingin menyuarakan pendapatnya, silakan saja. Mereka bisa menyampaikan ke pemerintah pusat. Tapi jangan sampai kita saling menyakiti.”
Sebelumnya: Bupati Taput Hormati Aspirasi HKBP
Sebelumnya, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat juga menyatakan pemerintah daerah menghormati seluruh aspirasi warga, termasuk suara dari HKBP yang mendesak penutupan TPL.
Namun, JTP menegaskan bahwa keputusan terkait operasional TPL merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Masyarakat pro dan kontra itu semua warga saya. Pemerintah daerah tetap di posisi tengah. Kalau ada kebijakan dari pusat, tentu akan kita jalankan,” ujar JTP.
Latar Belakang
Sebanyak 2.007 pendeta HKBP dalam Rapat Pendeta Hatopan (RPH) 2025 di Seminarium Sipoholon menyerukan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Mereka menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam di kawasan Tano Batak dan Danau Toba, serta meminta pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut.(red/tim)
