Kalbar, NusantaraTop.co – Video pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) viral di media sosial setelah muncul polemik penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta yang dinilai sama namun mendapat skor berbeda.
Peristiwa itu terjadi saat sesi pertanyaan rebutan yang membahas proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam tayangan yang beredar, pembawa acara memberikan pertanyaan terkait lembaga yang harus dipertimbangkan DPR dalam memilih anggota BPK.
“Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” tanya pembawa acara dalam video yang dikutip dari kanal YouTube MPR, Senin (11/5/2026).
Peserta dari Grup C kemudian menjawab:
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Namun, salah satu dewan juri, Dyastasita yang menjabat Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, memberikan nilai minus lima (-5) terhadap jawaban tersebut.
Pertanyaan lalu dibacakan kembali dan dijawab oleh Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan redaksi jawaban yang dinilai sama.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab peserta Grup B.
Atas jawaban itu, Dyastasita justru memberikan nilai penuh.
“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” ujarnya.
Situasi kemudian memicu protes dari Grup C yang merasa jawaban mereka sama dengan Grup B.
“Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” protes peserta Grup C.
Namun, Dyastasita menyebut jawaban Grup C sebelumnya tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi,” kata Dyastasita.
Peserta Grup C kembali membantah dan menegaskan bahwa mereka telah menyebut DPD dalam jawaban awal. Meski demikian, Dyastasita tetap pada pendiriannya.
“Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” katanya lagi.
Perdebatan sempat berlanjut ketika Grup C meminta agar pendapat penonton dijadikan pertimbangan untuk memastikan jawaban mereka memang menyebut DPD. Akan tetapi, dewan juri menegaskan keputusan tetap berada di tangan mereka.
Sementara itu, dewan juri lainnya, Indri Wahyuni selaku Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, meminta peserta memperhatikan artikulasi saat menjawab pertanyaan.
“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” ujar Indri Wahyuni.
Video tersebut kemudian ramai diperbincangkan warganet dan menuai beragam komentar di media sosial. Hingga kini, pihak Sekretariat Jenderal MPR RI maupun pimpinan MPR RI belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik tersebut. (red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
