Jakarta, NusantaraTop.co – Polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat berbuntut panjang. MPR RI resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam perlombaan tersebut setelah video kontroversi penilaian viral di media sosial.
Keputusan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi MPR RI pada Selasa (12/5/2026). Dalam keterangannya, pihak MPR RI menyebut penonaktifan dilakukan sebagai tindak lanjut atas kelalaian dalam proses penilaian pada salah satu sesi lomba.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis keterangan resmi MPR RI.
Melalui Sekretariat Jenderal, MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Mereka menegaskan bahwa kegiatan pembinaan generasi muda seperti LCC Empat Pilar harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang sehat.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan lomba agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Evaluasi itu meliputi pembenahan mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola penanganan protes atau keberatan saat perlombaan berlangsung.
“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” lanjut pernyataan tersebut.
Baca Juga : Viral Final Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Kalbar, Juri Dinilai Beri Skor Berbeda untuk Jawaban Sama
Baca Juga : Final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Viral, Netizen Soroti Sikap Juri Saat Koreksi Jawaban Peserta
Kronologi Polemik Penilaian
Kontroversi bermula saat sesi rebutan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh presiden.
Namun jawaban tersebut dianggap kurang lengkap oleh dewan juri karena penyebutan unsur DPD dinilai tidak terdengar jelas. Akibatnya, regu tersebut mendapat pengurangan nilai.
Tak lama kemudian, pertanyaan serupa diberikan kepada regu lain dengan jawaban yang dianggap sama. Kali ini, dewan juri justru memberikan nilai penuh sehingga memicu protes dari peserta maupun penonton.
Saat peserta meminta klarifikasi, salah satu juri, Indri Wahyuni, menyebut artikulasi menjadi faktor penting dalam penilaian.
“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar Indri Wahyuni.
Sementara itu, Dyastasita Widya Budi juga menyatakan bahwa pihak juri tidak mendengar penyebutan unsur DPD secara jelas dari jawaban Regu C.
Keputusan tersebut kemudian menuai kritik luas dari publik karena dinilai tidak objektif. Bahkan pembawa acara perlombaan ikut menjadi sorotan lantaran meminta peserta menerima keputusan juri.
Wakil Ketua MPR RI Minta Maaf
Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman turut merespons polemik yang viral di media sosial tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.
Menurutnya, MPR RI tidak akan tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan maupun kinerja dewan juri.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Ia menegaskan bahwa transparansi dan profesionalisme harus tetap dijaga dalam setiap tahapan perlombaan agar kompetisi berjalan adil dan kredibel.
Dengan evaluasi yang dilakukan, MPR RI diharapkan mampu menghadirkan pelaksanaan LCC Empat Pilar yang lebih transparan, objektif, dan dipercaya oleh peserta maupun masyarakat luas.(red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
